Harga Elpiji 12 Kilogram Naik di 2015

Harga Elpiji 12 Kilogram Naik di 2015! PT Pertamina resmi menaikkan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) sebesar Rp8.000 per tabung pada hari Rabu, 1 April 2015. Dengan demikian, harga elpiji biru tersebut saat ini dibanderol menjadi Rp142 ribu per tabung di tangan konsumen.

Terkait hal tersebut, Pertamina menegaskan kenaikan harga elpiji tabung biru itu merupakan hak perusahaan. Apalagi, adanya perubahan  ongkos produksi akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina, Muhammad Iskandar, Kamis 2 April 2015 mengatakan, pihaknya akan mulai menerapkan mekanisme kenaikan langsung. Jadi, harga secara otomatis disesuaikan dengan harga keekonomian yang berlaku.

“Itu kan hak kami dalam menaikan harga, seperti kami naikkan pertamax plus. Itu, naik ya naik saja, turun ya turun saja. Itu mekanismenya kan bukan pemerintah,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Dengan mekanisme tersebut, katanya, perusahaan tidak lagi mengalami kerugian. Sehingga tidak membebani keuangan perusahaan.

Menurut dia, Pertamina di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), akan menjalankan bisnis sebagaimana mestinya. Dengan demikian, peran pemerintah dalam mengontrol harga produk yang tidak disubsidi akan dikurangi.

“Dulu, karena untuk menjaga dan segala macam, tapi sekarang semua dikembalikan sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya, rule of the game yang diatur pemerintah adalah suibsidi,” tegasnya.

Apalagi kenaikan sebesar Rp8.000 per tabung dinilai wajar, karena yang mengkonsumsi adalah masyarakat mampu.

“Sama dengan pertamax, di saat kami naikkan, orang yang beli itu mampu, yang tidak mampu pakai subsidi. Tapi kalau ini turun ya kami juga turunkan,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, mengatakan bisnis Pertamina dari premium di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan premium penugasan di luar Jamali masih rugi Rp600 per liter. Namun, bisnis solarnya impas.

“Artinya, Pertamina tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, diam-diam Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp666,67 per kg,” kata Ahmad kepada VIVA.co.id.

Dengan begitu, harga elpiji biru akan naik Rp8.000,04 per tabung. Angka ini hasil dari angka kerugian yang lebih dari Rp600 dikalikan 12 kilogram.

Perusahaan pelat merah ini, lanjut dia, mempertimbangkan dua hal dalam kenaikan elpiji biru ini. Pertama, Pertamina melihat kenaikan harga rata-rata gas CP Aramco bulan Maret.

Adapun, harga rata-rata CP Aramco pada Maret tercatat US$477 per metric ton (MT). Sedangkan, harga CP Aramco pada Februari tercatat US$467 per MT dan Januari US$451 per MT.

BUMN energi ini pun melihat, adanya pelemahan nilai tukar. Rata-rata kurs dolar pada Maret tercatat lebih di angka Rp13.000 per dolar AS dan cenderung lebih kuat dibandingkan kurs dolar pada Februari yang tercatat Rp12.750 per dolar AS.

“Kurs Maret sebesar Rp13.084 per dolar AS dari yang sebelumnya Rp12.750 per dolar AS,” ungkapnya. Sebagai informasi, harga jual elpiji 12 kg sebelumnya sebesar Rp129 ribu per tabung.

Kekhawatiran agen gas

Akan tetapi, kenaikan harga elpiji tabung 12 kg ternyata memberikan kekhawatiran kepada para agen maupun pedagang eceran. Mereka takut, naiknya harga elpiji tersebut membuat elpiji tabung 3 kg menjadi langka.

“Harga tabung biru saja sebelumnya kan sudah mahal sebesar Rp130 ribu. Sekarang malah naik lagi jadi kisaran Rp150 ribu. Di situ, bisa aja pembeli makin banyak yang ke gas elpiji 3 kg,” ujar Jamal Sofyan (54), salah satu pedangan eceran gas elpiji di daerah Duren Tiga, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 2 April 2015.

Menurutnya, karena harga gas elpiji 12 kilogram semakin naik akan berimbas pada menumpuknya gas-gas tabung biru tersebut di sejumlah agen pengecer gas.

“Karena sudah resmi naik, belum berani menstok tabung biru dalam jumlah banyak. Ini, nantinya yang biasa pakai elpiji 12 kg pada kabur, kita yang rugi juga,” tuturnya.

Meski begitu, untuk tabung gas melon, kata dia, masih terdapat stok yang memadai hingga seminggu ke depan. Hal ini, karena diprediksi bahwa pembeli gas elpiji 3 kg semakin meningkat.

“Untungnya gas kecil masih banyak stok, tinggal atur-atur saja. Kalau sekarang masih enak, nanti semakin banyak yang beli gas 3 kg, barangnya malah jadi semakin langka, karena yang dulu-dulu juga begitu,” tambah Jamal.

Sebagai respons terhadap ‘ketakutan’ para agen gas, Pertamina pun menyatakan, sudah mengantisipasi adanya migrasi dari elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg.

“Ada dua hal yang kami lakukan,” kata VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis 2 April 2015.

Yang pertama, perusahaan pelat merah ini menggandeng aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk mengawasi distribusi elpiji bersubsidi setelah elpiji 12 kg mengalami kenaikan harga.

“Kedua, kalau ditemukan ada kekurangan pasok, kami bisa langsung menggelar operasi pasar,” kata dia.

Selain itu, Wianda menegaskan bahwa peningkatan konsumsi elpiji 3 kg ada, tapi hanya terjadi di satu hingga dua minggu awal kenaikan.
“Setelah itu normal kembali,” terangnya.

Biar Pertamina untung

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara, saat dihubungi VIVA.co.id mengungkapkan, tidak masalah dengan kenaikan harga elpiji 12 kg.

“Kan, 95 persen konsumen elpiji 12 kg itu  orang mampu,” katanya.

Marwan juga menyampaikan, tujuan Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg itu agar bisa mendapatkan untung. Sebab, perusahaan pelat merah ini tak boleh merugi.

“Asal hitung-hitungannya transparan dan sistematis, masyarakat bisa mengerti,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan, agar masyarakat perlu diberi pemahaman terkait kenaikan harga elpiji 12 kg.

“Kalau Pertamina untung, keuntungannya masuk ke APBN dan bisa dinikmati masyarakat. Kalau rugi, keuntungan tak masuk ke APBN dan rakyat tidak bisa menikmati,” terangnya.

Namun demikian, pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria, mengatakan apabila pemerintah prihatin dengan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) yang selalu dikoreksi sesuai harga pasar CP Aramco maka pemerintah harus menetapkan elpiji tersebut sebagai barang yang disubsidi.

Dia menjelaskan, sepanjang elpiji 12 kg ditetapkan sebagai elpiji umum atau non subsidi maka harga jualnya tetap merupakan kewenangan badan usaha niaga elpiji.

“Sebaiknya pemerintah mendorong agar bisnis elpiji non subsidi tidak hanya dilakukan oleh Pertamina sehingga harga elpiji non subsidi bisa kompetitif,” ujar direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), itu kepada VIVA.co.id melalui sambungan telepon, Kamis 2 April 2015.

Untuk diketahui, menurut Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009, elpiji 12 kg ditetapkan sebagai elpiji umum yang tidak disubsidi pemerintah dan oleh karenanya harga elpiji 12 kg sepenuhnya diatur dan ditetapkan oleh badan usaha niaga elpiji dalam hal ini adalah Pertamina.

Dengan demikian, Pertamina hanya wajib melaporkan saja ke pemerintah jika akan menetapkan harga jual. Jadi tidak perlu meminta izin atau meminta persetujuan pemerintah.

Terkait hal itu, Menurut Sofyano, sekitar 60 persen kebutuhan elpiji dalam negeri diimpor, termasuk elpiji non subsidi.

“Harga elpiji mengacu ke harga CP Aramco dan untuk April berada di kisaran Rp7.000 per kg. Ini, di luar ongkos angkut, marjin SPBE, marjin agen, marjin Pertamina, PPN dan biaya-biaya lain,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, harga jual elpiji non subsidi nilai pantas jualnya ke masyarakat, ada di kisaran Rp13.000 per kg atau di kisaran Rp150.000 per tabung.

“Karena elpiji umum atau elpiji 12 kg bukanlah elpiji bersubsidi maka penetapan harganya sama dengan harga minyak goreng, gula atau beras yang harganya mengacu ke harga pasar. Kenaikan harganya juga tidak memerlukan sosialisasi dari pelakunya. Inilah yang seharusnya disikapi oleh pemerintah,” ungkap Sofyano.

Sepanjang elpiji 12 kg tidak ditetapkan secara hukum oleh pemerintah, menurutnya, sebagai elpiji yang disubsidi pemerintah maka pemerintah tidak boleh mensubsidi elpiji 12 kg dalam bentuk apapun juga walau dengan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat banyak sekalipun.

Dia menyatakan bahwa kerugian yang diderita Pertamina jika menjual elpiji 12 kg di bawah harga keekonomian, tidak bisa ditutupi atau dikompensasi oleh pemerintah dengan pengurangan dividen pemerintah dari keuntungan Pertamina.

“Kerugian tetap dicatat dalam pembukuan sebagai kerugian. Dan itu, tidak bisa ditutupi dengan pemotongan dividen,” tegasnya.

Jadi, jika pemerintah ingin Pertamina menjual elpiji 12 kg dengan harga di bawah harga keekonomian demi kepentingan masyarakat banyak  maka satu-satunya solusi adalah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Menteri ESDM bahwa elpiji 12 kg disubsidi oleh pemerintah.

“Dengan begitu, pemerintahlah yang mengatur dan menetapkan harga jual elpiji 12 kg,” tambah Sofyano.